Eduwara.com, JAKARTA – DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak mewajibkan penerapan Kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah. 

Ketua Komisi X DPR  Syaiful Huda mengungkapkan pihaknya masih harus melihat sejauh mana efektivitas penerapan kurikulum yang telah mulai diterapkan pada 2021 silam itu.

“Apakah kurikulum baru memberi ruang yang lebih kepada guru? Apakah memberikan pembelajaran yang fokus kepada siswa sesuai minat dan bakatnya? Apakah bisa memberi ruang yang reflektif dan evaluatif? Apakah berdampak lebih baik? Semuanya belum bisa kami evaluasi," kata Huda pada Sabtu (24/12/2022).

• Latih Siswa Berwirausaha, MTsN 1 Wonogiri Gelar Market Day
• Mahasiswa FSRD UNS Solo Raih Juara 2 Lomba Lukis Karya Tanpa Batas 2022
• Ikut Program Wirausaha Merdeka, Mahasiswa FEB UTP Solo Olah Kambing Jadi Aneka Produk Pangan dan Pupuk

Pernyataan ini diterbitkan di laman resmi DPR RI, Senin (26/12/2022) dan dilansir pada Rabu (28/12/2022).

Huda mengungkapkan, bahwa saat ini sekolah diberikan pilihan apakah masih menggunakan Kurikulum 2013 atau akan menerapkan Kurikulum Merdeka. Hal itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah.

"Karena evaluasi membutuhkan kurun waktu lama. Saya membayangkan, outputnya baru akan bisa dilihat selama dua sampai tiga tahun ke depan,” sambung dia.

• Bermodalkan Rp16 Ribu, Mahasiswa UPN Yogyakarta Olah Jelantah Jadi Sabun
• Sanggar Difabel Solo Ajak 26 Anggotanya Naik KRL Solo - Yogya
• UMY Memiliki Dua Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Kesimpulan untuk tidak mewajibkan sekolah menerapkan menerapkan Kurikulum Merdeka tersebut didapat setelah adanya perdebatan panjang antara DPR RI dan pemerintah seputar implementasi Kurikulum Merdeka. Awalnya pemerintah membuat opsi agar sekolah wajib menerapkan Kurikulum Merdeka untuk menggantikan Kurikulum 2013.

Namun, setelah diskusi panjang, pihaknya memang masih menghitung dan mempertimbangkan banyak aspek soal kewajiban penerapan Kurikulum Merdeka.

"Karena itu, sifatnya (penerapan kurikulum merdeka) tidak wajib. Sifatnya opsional. Bagi sekolah yang masih menerapkan Kurikulum 2013, disilakan. Bagi yang mau mengadaptasi Kurikulum Merdeka disilakan,” tutup Huda. (K. Setia Widodo/*)