Eduwara.com, JAKARTA—Pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir menekan kemajuan upaya penurunan stunting, sehingga semua pihak harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target penurunan stunting 14 persen pada 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat mendampingi presiden kunjungan kerja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/3/2022). 

Dia mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor lambatnya penanganan stunting di Indonesia. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sehingga pandemi dapat segera berakhir.

• ITS Bakal Dampingi Pengembangan Prodi Teknik Perkapalan di Uncen
• Peningkatan Kompetensi Digital Guru Madrasah Jadi Fokus
• Literasi Digital Perlu Dikenalkan Sejak Dini

"Jadi memang Covid ini punya andil yang sangat besar terhadap lambatnya kita menangani stunting. Bahkan di kabupaten/kota termasuk di NTT ini, [angka stunting] mengalami kenaikan drastis," kata Muhadjir seperti dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (25/03/2022).

Dia menyebutkan, selama pandemi Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah hanya bisa menurunkan angka stunting nasional sekitar 1,7 persen per tahun. "Jadi kalau kita harus mencapai 14 persen tahun 2024, itu kira-kira butuh 3 persen—3,5 persen per tahun. Berarti kita hanya menambah sekitar 1,3 persen saja," jelasnya. 

Dia mengungkapkan, beberapa kabupaten kota di NTT masih memiliki angka stunting di atas 30 persen, bahkan 40 persen, salah satunya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

• IIVOSMA 2022, Skema Beasiswa Luar Negeri bagi Mahasiswa Vokasi
• Manfaatkan Kotoran Lele dan Ayam, Mahasiswa UNY Hasilkan Pupuk Organik
• Psikologi FK UNS Solo Gelar Workshop Spiritual Mindful bagi Orang Tua ADS

Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting di Kab. Timor Tengah Selatan paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni mencapai 48,3 persen.

“Kabupaten dan Kota ini membutuhkan daya ungkit yang lebih ekstra dalam penanganan stunting. Sebab, prevalensi angkanya masih tinggi,” ungkapnya. 

Muhadjir menambahkan, target penurunan stunting yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kementerian maupun pemerintah daerah. 

“Hanya memang kalau seandainya tidak bisa secara parsial, tetapi secara agregat nasional saya kira akan tercapai,” ungkapnya.

Menurut Menko PMK, secara agregat nasional kemungkinan besar target penurunan stunting bisa tercapai. Karena saat ini sudah ada kabupaten kota yang angka stuntingnya sudah satu digit. 

“Jadi ada beberapa kabupaten kota di bawah 10 persen, sehingga nanti secara rata-rata kalau 14 persen itu insyallah asal kita kerja keras bisa," jelasnya. 

Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan Gubernur, Wali Kota, dan para Bupati agar target penurunan stunting 14 persen pada 2024 harus tercapai.

Dia juga menitipkan kepala seluruh kepala daerah di Provinsi NTT bahwa sumber daya manusia (SDM) itu sangat menentukan maju tidaknya sebuah negara. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan stunting, gizi, pendampingan calon-calon pengantin (catin) harus diperhatikan agar para catin tahu apa yang harus dilakukan sebelum menikah. 

“Saya minta semua gubernur dan walikota di seluruh tanah air juga akan saya sampaikan hal yang sama, jangan sampai target 14 persen itu luput,” tegas Jokowi.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengatakan pemerintah telah membuat strategi agar target penurunan stunting dapat tercapai. 

Menurutnya, pemerintah juga telah menyusun 12 provinsi mana saja yang menjadi prioritas dan provinsi mana saja yang harus menjalankan program-program tertentu. 

"Secara nasional kita harus menskenariokan ke sana. Kalau saya sih harus optimistis ke sana. Mohon dukungannya, mudah-mudahan 14 persen insyaAllah terwujud," ujarnya.