logo

Kampus

Peluang Pengembangan di IKN, PTS di DIY Tunggu Kebijakan

Peluang Pengembangan di IKN, PTS di DIY Tunggu Kebijakan
Kawasan Titik Nol IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (https://www.setneg.go.id)
Redaksi, Kampus14 Maret, 2022 23:40 WIB

Eduwara.com, JOGJA – Para pemangku kepentingan di perguruan tinggi swasta (PTS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku masih menunggu perkembangan dan arahan dari pusat terkait Ibu Kota Negara (IKN) dalam hal pendidikan.

Pernyataan menunggu arahan dari pimpinan maupun pemerintah pusat ini disampaikan Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V.

Sekretaris Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, saat dihubungi Eduwara.com, Senin (14/3/2022), mengatakan peluang pengembangan institusi atau lembaga pendidikan di IKN menunggu instruksi dari PP Muhammadiyah.

"Tentang IKN, kami satu pintu dari PP Muhammadiyah. Kami Majelis ikut pendapat dan sikap PP Muhammadiyah. Mohon dimaklumi ya," tulis Sayuti melalui pesan pendek.

Ketua APTISI Fathul Wahid yang membawahi 107 kampus swasta di DIY mengatakan tidak ingin berkomentar terkait dengan apapun soal IKN.

"Kalau saya memilih tidak berkomentar untuk yang ini bagaimana, karena semuanya masih belum jelas," katanya.

Secara pribadi, Fathul menilai, kebijakan mengenai perpindahan ibu kota ke IKN masih belum ada kejelasan. Pertarungan politik, baginya, masih sangat luar biasa. Dia khawatir jika perguruan tinggi dibawa ke ranah tersebut maka ‘energi’-nya akan habis. 

Read Next