Eduwara.com, JOGJA – Para pemangku kepentingan di perguruan tinggi swasta (PTS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku masih menunggu perkembangan dan arahan dari pusat terkait Ibu Kota Negara (IKN) dalam hal pendidikan.

Pernyataan menunggu arahan dari pimpinan maupun pemerintah pusat ini disampaikan Majelis Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V.

• Kemenag Lirik Kembangkan Madrasah Diniyah Model
• Dorong Perkembangan Talenta Digital, Telkom-ITS Gelar Digistar Connect 2022: Goes to East Java
• Ingin Tahu Rasanya Kuliah di Luar Negeri? Beasiswa IISMA Sudah Dibuka Lagi!

Sekretaris Diktilitbang PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, saat dihubungi Eduwara.com, Senin (14/3/2022), mengatakan peluang pengembangan institusi atau lembaga pendidikan di IKN menunggu instruksi dari PP Muhammadiyah.

"Tentang IKN, kami satu pintu dari PP Muhammadiyah. Kami Majelis ikut pendapat dan sikap PP Muhammadiyah. Mohon dimaklumi ya," tulis Sayuti melalui pesan pendek.

Ketua APTISI Fathul Wahid yang membawahi 107 kampus swasta di DIY mengatakan tidak ingin berkomentar terkait dengan apapun soal IKN.

• Ilmu Komunikasi UB Luncurkan Kampoeng Heritage Retropolitan Kajoetangan
• Prodi Kesos UMM Luncurkan CoE Kelas Pemberdayaan Masyarakat
• Guru Besar FIA UB: Kebijakan Keuangan yang Tepat, Tingkatkan Kinerja Asuransi

"Kalau saya memilih tidak berkomentar untuk yang ini bagaimana, karena semuanya masih belum jelas," katanya.

Secara pribadi, Fathul menilai, kebijakan mengenai perpindahan ibu kota ke IKN masih belum ada kejelasan. Pertarungan politik, baginya, masih sangat luar biasa. Dia khawatir jika perguruan tinggi dibawa ke ranah tersebut maka ‘energi’-nya akan habis.