Eduwara.com, JOGJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang perguruan tinggi dan ruang akademik sebagai titik awal strategis dalam pemberantasan korupsi nasional. Budaya antikorupsi yang dibangun di lingkungan pendidikan tinggi dinilai sebagai jaminan masa depan integritas bangsa.

Saat memberikan Kuliah Umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, mengatakan rapuhnya integritas ruang akademik akan turut merapuhkan pondasi kehidupan berbangsa.

"Data Indeks Integritas Pendidikan 2024 memperlihatkan skor 69,50, yang menandakan masih lemahnya budaya antikorupsi di dunia pendidikan Indonesia," kata Fitroh, dikutip Selasa (9/12/2025).

• Research Day Fakultas Biologi UGM, Langkah Strategis Mengarusutamakan Sains dengan Sentuhan Seni
• Kerusakan Lingkungan Memperparah Banjir Bandang di Sumatera
• Generasi C, Tantangan Baru Perpustakaan Digital Indonesia

Fitroh memaparkan temuan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024 yang memerinci beberapa fakta mengkhawatirkan, di antaranya seperti 58 persen mahasiswa mengaku pernah menyontek, 98 persen perguruan tinggi masih berhadapan dengan praktik ketidakjujuran akademik, dan 43 persen institusi pendidikan mencatat adanya kasus plagiarisme yang dilakukan oleh dosen.

Selain itu, 30 persen tenaga pendidik menganggap pemberian hadiah sebagai hal yang wajar, menunjukkan adanya normalisasi praktik gratifikasi dalam relasi belajar-mengajar. Pada level nasional, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di angka 37/100, sementara Indeks Perilaku Anti Korupsi masyarakat berada pada skor 3,85/5.

"Temuan tersebut menunjukkan bahwa dunia pendidikan berada pada titik kritis dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kurang itu bukan ilmunya, tapi kesadaran untuk tidak melakukannya. Kita tahu salah, tapi masih dilakukan. Di sinilah peran kampus menjadi sangat penting!" tegasnya.

Peran Strategis

Menurut Fitroh, kampus memiliki empat peran strategis untuk memperbaiki kondisi tersebut: sebagai pusat pembelajaran nilai-nilai antikorupsi, pusat riset, pusat gerakan antikorupsi, serta rumah bagi para ahli yang dapat berkontribusi nyata dalam penyusunan solusi dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Ia menekankan bahwa perilaku koruptif tidak muncul tiba-tiba, melainkan sering kali berakar dari kebiasaan kecil yang dibiarkan sejak masa kuliah—mulai dari menyontek, memanipulasi tugas, hingga keyakinan bahwa meraih pekerjaan atau jabatan harus menggunakan jalan pintas.

"Kalau sejak mahasiswa terbiasa mengambil jalan pintas, terbiasa menipu dosen, atau mengandalkan backing, maka ketika nanti memiliki jabatan, kebiasaan itu hanya akan membesar skalanya. Itu sebabnya integritas harus dimulai dari hal yang paling kecil," jelasnya.

Keberadaan generasi muda, khususnya Gen Z, dinilai memiliki potensi besar sebagai kekuatan moral bangsa. Dengan adanya bonus demografi, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang dapat mempercepat penguatan budaya anti korupsi, asalkan kampus berani membangun sistem pendidikan yang tegas, transparan, dan konsisten dalam menegakkan integritas.

• UKDW Mantapkan Langkah Menuju Indonesia Emas 2045
• Fakultas Agroindustri UMBY Jalin Kerja Sama Strategis dengan Fakultas Peternakan UNS
• JOGJAKARFEST 202, Peneguhan Komitmen ISI Yogyakarta dalam Mengenalkan Gamelan ke Kancah Global

"Generasi Z sebagai ‘Great Generation’ yang akan menentukan apakah masa depan Indonesia menjadi bangsa yang bersih atau justru sebaliknya, asalkan dibekali pemahaman integritas yang kuat," paparnya.

KPK memandang Generasi Z sebagai kelompok yang paling siap membawa perubahan karena kedekatan mereka dengan teknologi, kemampuan adaptasi yang tinggi, serta keberanian menyuarakan kebenaran.

KPK turut menegaskan pendidikan antikorupsi sebagai poros utama strategi pencegahan melalui peluncuran Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning yang menargetkan lebih dari 5 juta ASN. Inisiatif ini menjadi langkah besar memperkuat literasi publik dan membangun ekosistem integritas berkelanjutan, sejalan dengan semangat rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.