Eduwara.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Auditorium BKKN Jakarta, pada Rabu (25/1/2023).

Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Tanah Air. Apalagi stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

• Usung Asap Cair Limbah Organik Berbasis Kakao, Mahasiswa UNS Solo Raih Juara 1 Lomba Esai Nasional
• Dukung Kota Yogyakarta Bebas Sampah, SDN Kyai Mojo Tangani Sampah Mandiri
• UGM Usulkan KKN Terkonsolidasi di Pedesaan

“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendah kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” kata Presiden Joko Widodo seperti dilansir Eduwara.com, Kamis (26/1/2023), dari laman Direktorat PAUD.

Presiden pun meyakini target tersebut dapat dicapai jika semua pihak bekerja sama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Saat ini, angka stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 21,6 persen di tahun 2022.

"Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama," ungkap dia.

Data Akurat dan Rinci

Lebih lanjut, Presiden meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting. 

Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang sukses memanfaatkan teknologi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk percepatan penanganan stunting.

"Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil, 21,8 juta," beber dia.

Selain itu, pihak swasta juga diharapkan dapat dilibatkan dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Presiden menyebut Kabupaten Kampar yang dinilai telah berhasil menurunkan tingkat stunting dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di sana.

“Yang stunting (di Kabupaten Kampar) dititipkan kepada perusahaan-perusahaan, ada bapak asuhnya, titip 50, titip 200, titip 300, akhirnya bisa turun drastis,” imbuh dia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan juga bayi. Dia meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui puskesmas dan posyandu.

• UGM Usulkan KKN Terkonsolidasi di Pedesaan
• Dukung Kota Yogyakarta Bebas Sampah, SDN Kyai Mojo Tangani Sampah Mandiri
• Usung Asap Cair Limbah Organik Berbasis Kakao, Mahasiswa UNS Solo Raih Juara 1 Lomba Esai Nasional

“Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Mencari mudahnya saya tahu. Lelangnya gampang. Kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur. Ini mudah. Cari mudahnya aja. Jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya, harus diberikan telur yang telur, diberikan ikan ya ikan,” tegas dia.

Tidak hanya itu, Presiden juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak. Presiden tidak ingin kasus seorang ibu memberikan minum kopi saset kepada bayinya kembali terjadi di Indonesia.

"Sekali lagi, yang namanya penyuluhan-penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya ini bermanfaat, kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati," pesan dia. (K. Setia Widodo/*)