Eduwara.com, JAKARTA—Kementerian Agama menerbitkan regulasi yang memberikan wewenang kepada para kepala madrasah di berbagai tingkatan untuk menentukan opsi pembelajaran sebagai antisipasi peningkatan kasus positif Covid-19.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag M.Ishom Yusqi mengatakan regulasi itu tercantum dalam Surat Edaran Direktur KSKK Madrasah No.01/2022 yang terbit pada 31 Januari 2022.

Surat edaran tertanggal  ini ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi,  Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, dan Kepala Madrasah negeri dan swasta (RA, MI, MTs, dan MA/MAK).

• Kisah Guru Penggerak, Mimpi Pembelajaran Berkonsep Merdeka
• IPB Panen Bawang Merah Hasil Riset Varietas Unggul di Blitar
• KK Rental Book, Bertahan Demi Literasi Di Yogyakarta

“Kepala Madrasah, baik RA [taman kanak-kanak], MI [sekolah dasar], MTs [sekolah menengah pertama], maupun MA/MAK [sekolah menengah atas/kejuruan], diberi kewenangan melakukan kebijakan pengamanan untuk menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga madrasah dalam merespon penyebaran COVID-19 di wilayah sekitar madrasah,” terangnya seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (31/1/2022).

Dia menambahkan, kebijakan pengamanan itu bisa dalam bentuk menetapkan penyelenggaraan pembelajaran dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, sebelum menerapkan keputusan itu, Kepala Madrasah harus terlebih dahulu melakukan konsultasi atau pemberitahuan kepada Kanwil Kemenag Provinsi dan/atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

Surat Edaran ini, lanjut Ishom, diterbitkan sebagai pedoman bagi pemangku kebijakan di Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan madrasah dalam rangka pelaksanaaan pembelajaran di madrasah. Surat Edaran ini juga bertujuan mendorong penyelenggara pembelajaran di madrasah melakukan prinsip kehati-hatian pada penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

• WBL pada Pendidikan Vokasi, Jaring Pengaman Tenaga Kerja
• FEB UMM Berikan Kesempatan Mahasiswa Lulus Tanpa Skripsi
• Wisudawan Terbaik UMM Kuasai Enam Bahasa Asing

Edaran ini mengatur bahwa setiap satuan pendidikan madrasah dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 wajib berpedoman pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021, terutama dalam merespon berbagai kasus yang terjadi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Pelaksanaan pembelajaran di madrasah pada masa Pandemi Covid-19 juga wajib selalu memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga madrasah.

Aturan lainnya, Kepala Madrasah (RA, MI, MTs,dan MA/MAK) diberi kewenangan melakukan kebijakan pengamanan untuk menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warga madrasah dalam merespon penyebaran Covid-19 di wilayah sekitar madrasah dalam bentuk menetapkan penyelenggaraan pembelajaran dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi atau pemberitahuan kepada Kanwil Kemenag Provinsi dan/atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;

Kepala Madrasah dan Satgas Covid-19 Madrasah juga wajib memastikan terlaksananya Protokol Kesehatan di masingmasing satuan pendidikannya. 

Terakhir, Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Pengelola Madrasah (Yayasan) dan Kepala Madrasah wajib senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terdekat untuk merespon perkembangan situasi pandemi di setiap wilayah dalam kaitan untuk menentukan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di madrasah secara tepat.