logo

Kampus

Tambah Dua Guru Besar, UMY Semakin Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM

Tambah Dua Guru Besar, UMY Semakin Berkomitmen Tingkatkan Kualitas SDM
UMY mengukuhkan dua guru besar baru, yaitu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IP Fisipol) Eko Priyo Purnomo dan guru besar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Bambang Jatmiko, Sabtu (25/2/2023). (EDUWARA/Dok. UMY)
Setyono, Kampus25 Februari, 2023 21:54 WIB

Eduwara.com, JOGJA - Hadirnya dua guru besar baru, semakin menguatkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Saat ini, UMY memiliki 20 guru besar dan tujuh calon guru besar.

Sabtu (25/2/2023), UMY mengukuhkan dua guru besar baru, yaitu dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IP Fisipol) Eko Priyo Purnomo dan guru besar Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Bambang Jatmiko.

Rektor UMY Gunawan Budiyanto mengatakan pengukuhan dua guru besar ini menjadikan universitasnya memiliki 20 guru besar.

"Ini karunia luar biasa, bahkan di masa pandemi lulusan doktor dan perolehan guru besar lektor kepala, memenuhi target," ujar Gunawan.

Pihaknya juga akan menyambut tujuh orang dosen yang sekarang sudah menjadi calon guru besar. Gunawan sangat mengharapkan kehadiran profesor dan guru basar ini dapat menambah khazanah keilmuan di UMY.

"Kita tetap berkomitmen meningkatkan sumber daya manusia, karena ini aset yang terpenting. Aset terpenting itu bukan fasilitas gedung dan sebagainya tapi aset penting itu adalah SDM, " tuturnya.

Rektor juga mengucapkan terima kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY yang sudah membuka kesempatan kepada perguruan tinggi untuk berkembang dalam segala aspek. 

Dalam orasi ilmiahnya, Eko membahas tentang urgensi dari sustainable development atau perkembangan yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan. 

"Ketimpangan yang muncul dalam sektor pemerintahan ini bisa kita lihat dari angka korupsi dan kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat, baik secara relatif maupun absolut. Dengan angka-angka yang meningkat secara signifikan ini, kita pun harus mengamati ketidakadilan yang menyebabkan fenomena ini," paparnya.

Menurut Eko, salah satu cara mengukur ketidakadilan adalah dengan Human Development Index (HDI). Pada negara maju, angka HDI hampir di atas 90 persen sementara di negara miskin hanya sekitar 60 persen. 

"Inilah yang perlu kita tata kembali, salah satunya dengan gagasan yang kita kembangkan mengenai sustainable development," jelasnya.

Read Next