Eduwara.com, JAKARTA – Sebanyak 235 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) A Pembina Tingkat Nasional (PTN) Lebak Bulus, Jakarta Selatan menerima Kartu Tanda Kependudukan elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA), Senin (14/3).

Dalam laman PAUDPedia, Senin (14/3/2022), dijelaskan bahwa penyerahan KTP dan KIA merupakan rangkaian pencanangan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan untuk mewujudkan masyarakat inklusif.

Gerakan bersama ini digelar oleh Kantor Staf Khusus Kepresidenan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

• Kemenag Lirik Kembangkan Madrasah Diniyah Model
• Ingin Tahu Rasanya Kuliah di Luar Negeri? Beasiswa IISMA Sudah Dibuka Lagi!
• Lewat Program SAE UGM, Produktivitas Kedelai Bisa Naik Dua Kali Lipat

Staf Khusus Kepresidenan, Angki Yudistia mengatakan, gerakan bersama bagi penyandang disabilitas ini merupakan sinergisitas bersama untuk mewadahi siswa penyandang disabilitas untuk mendapat layanan pendataan kependudukan.

"Gerakan bersama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu tercapainya pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kementerian Dalam Negeri menjadi penanggung jawab utama dalam mewujudkan untuk pendataan terpilah bagi penyandang disabilitas," ujar Angkita, di gedung SLB A PTN Lebak Bulus, Senin (14/3/2022).

Angki mengungkapkan, berdasarkan data BPS tahun 2020, estimasi jumlah penyandang disabilitas berdasarkan survei sosial ekonomi nasional mencapai 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dengan berbagai ragam penyandang disabilitas, pendataan menjadi hal yang sangat krusial untuk mendapatkan profil penyandang disabilitas dalam berbagai sektor sehingga program pengembangan dan pemberdayaan bervariasi sesuai dengan ragam penyandang disabilitas, minat, bakat dan potensi," ungkapnya.

Angki memaparkan dokumen kependudukan sebagai hak dasar penyandang disabilitas sehingga dapat mengakses layanan publik di berbagai sektor di antaranya layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, insentif program usaha dan pemulihan ekonomi nasional dan sebagainya.

Bergerak Secara Masif

Direktur Jenderal kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fahrulah menjelaskan, pihaknya melaksanakan satu data kependudukan artinya satu orang memiliki satu nomor kependudukan.

"Kami bergerak secara masif masuk ke sekolah SLB untuk diterbitkan KTP elektronik, Kartu Identitas Anak dan termasuk yang belum memiliki  Nomor Induk Kependudukan. Gerakan ini akan dimasifkan di seluruh Indonesia," jelasnya.

Zudan menuturkan, banyak penyandang disabilitas saat perekaman sebelumnya tidak mencantumkan biodata kondisi disabilitas. "Tujuan pendataan ulang bertujuan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik lebih tepat," tuturnya.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri menegaskan kick off gerakan bersama ini harus secepatnya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah yang mengelola satuan PAUD dan SLB agar bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera membuat pola sinergi kerjasama yang baik dalam menyediakan data serta sistem informasi satuan pendidikan luar biasa untuk digunakan sebagai ajang pendataan penyandang disabilitas.

“Pendataan tidak sekadar menyasar SLB, tapi semua anak-anak penyandang disabilitas bekerja sama dengan lurah atau kepala desa. Data ini digunakan untuk merencanakan kebutuhan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas," tandasnya.

Seperti diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta terus gencar melakukan perekaman data kependudukan bagi warga penyandang disabilitas. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin mengatakan, pihaknya sudah banyak menggelar layanan jemput bola untuk perekaman data kependudukan bagi penyandang disabilitas.

"Kami turun langsung ke rumah warga penyandang disabilitas untuk memberikan layanan perekaman data kependudukan, termasuk panti sosial di Jakarta,” ujar Budi.

• Pendidikan Pancasila dan Budaya adalah Satu Kesatuan
• Peluang Pengembangan di IKN, PTS di DIY Tunggu Kebijakan
• Guru Besar UB: Kecerdasan Buatan Bisa Tingkatkan Efisiensi

Ke depan, lanjut Budi, Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan Komnas Difabel untuk menjalin kerja sama dengan komunitas disabilitas untuk melakukan pendataan para penyandang disabilitas.

“Kami akan turun melakukan layanan jemput bola perekaman data kependudukan bagi warga penyandang disabilitas sehingga ke depan diketahui  secara pasti jumlah disabilitas di Jakarta," tuturnya.

Ia memaparkan, layanan jemput bola perekaman data kependudukan di Jakarta diberikan kepada warga yang memiliki gangguan kejiwaan, memiliki keterbatasan, sedang terbaring sakit dan jompo.

”Mereka tidak bisa datang ke kelurahan, sehingga petugas perekaman Dukcapil turun mendatangi untuk melakukan perekaman data kependudukan," katanya.