Bupati Sleman dan Gunungkidul Berbagi Praktik Baik Penanganan Anak Putus Sekolah

02 Juli, 2026 10:02 WIB

Penulis:Setyono

Editor:Ida Gautama

01072026-Sleman n GK berbagi praktik baik.jpg
Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih berbagi praktik baik tentang penanganan anak putu sekolah dalam diskusi bertajuk ‘Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan untuk Semua: Memperluas Kesempatan, Menguatkan Kualitas, dan Mewujudkan Keadilan Pendidikan Antarwilayah", di kampus UNY, Rabu (1/7/2026), Diskusi tersebut diselenggarakan dalam rangka KPI 2026. (EDUWARA/Dok. LBD)

Eduwara.com, JOGJA – Pada hari pertama penyelenggaraan Konferensi Pendidikan Indonesia (KPI) 2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dan Gunungkidul berbagi praktik baik terkait dengan penanganan anak putus sekolah. Di kedua kabupaten ini, siswa yang putus sekolah karena berbagai factor, mencapai angka ribuan.

Dalam diskusi bertajuk ‘Ekosistem Pendidikan Berkelanjutan untuk Semua: Memperluas Kesempatan, Menguatkan Kualitas, dan Mewujudkan Keadilan Pendidikan Antarwilayah", praktik baik tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya dan Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.

Bupati Sleman, Harda Kiswaya menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperkuat layanan pendidikan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Salah satu praktik baik yang dikembangkan adalah ‘Sleman Pintar’, inovasi berbasis data yang mendukung perencanaan kebijakan pendidikan, serta kolaborasi multipihak untuk mengidentifikasi dan mendampingi Anak Tidak Sekolah (ATS) agar kembali memperoleh layanan pendidikan.

“Praktik baik lainnya yang dikembangkan adalah ‘Gerakan Andum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah’ (Gandheng ATS) sebagai bentuk keberpihakan kepada anak,” kata Harda Kiswaya, Rabu (1/7/2026).

Dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, angka anak putus sekolah di Sleman mencapai angka 4.629 orang, yang menjadikan angka tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Harda melanjutkan, inisiatif membangun jejaring kolaborasi hingga tingkat kecamatan dan kalurahan dengan melibatkan aparat wilayah sebagai garda terdepan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, dan mendampingi anak agar kembali memperoleh hak atas pendidikan. Upaya tersebut didukung oleh aplikasi berbasis data terintegrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap anak yang berisiko putus sekolah, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Hasilnya, Harda mengatakan, saat ini Sleman dalam akses dan capaian pendidikan berada di posisi yang kuat. Capain lama sekolah dan harapan lama sekolah 11 tahun telah mencapai 16 tahun. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pelajar Sleman melanjutkan kuliah mencapai 74,70 persen.

 “Ini membuktikan capaian tersebut menunjukkan masyarakat Sleman antusiasnya tinggi untuk terus melanjutkan sekolah dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

PKBM

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam paparannya dengan jelas menegaskan mengenai keberhasilan program ‘Gerakan Berani Sekolah Gunungkidul’ (Geni Soko Gunung) yang digunakan untuk mengintervensi anak-anak putus sekolah karena faktor kenakalan remaja, dispensasi nikah, maupun disabilitas.

“Tercatat kita memiliki 3.300 anak putus sekolah. Dengan meminta setiap 1.429 kepala dusun kita bisa memetakan ternyata ada ratusan anak-anak putus sekolah karena kecelakaan sebelum nikah atau hamil duluan,” jelasnya.

Endah mengatakan pada 2021 ada laporan 205 anak putus sekolah karena hamil di luar nikah, lalu 2022 ada 161 anak putus sekolah dengan sebab yang sama, 2023 dengan 145 anak putus sekolah karena hamil di luar nikah, 2024 ada 100 dengan sebab yang sama, dan 2025 dengan 105 anak putus sekolah karena hamil di luar nikah. Endah menyatakan kondisi ini menggambarkan adanya penurunan karena sudah ada solusi.

“Kita memaksimalkan keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kecamatan sebagai tempat melanjutkan pendidikan kesetaraan paket A, B maupun C,” tegasnya.

Direktur Keluarga Kita, Siti Nur Andini, melengkapi diskusi dengan menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan belajar pertama bagi anak. Ia menekankan bahwa perubahan cara pandang orang tua terhadap pengasuhan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak. 

Berbagai praktik baik yang dibagikan menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar urusan sekolah atau pemerintah. Pendidikan adalah gerakan bersama yang tumbuh dari kolaborasi lintas sektor, berpihak kepada setiap anak, dan menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

Berlangsung dua hari, Rabu-Kamis (1-2/6/2026), KPI 2026 diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai latar belakang. Ini merupakan agenda tahunan yang menjadi forum diskusi dan pertukaran praktik baik antardaerah, para peserta diharapkan dapat saling belajar dan menemukan solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.