Komnas Pendidikan : Penggantian Kurikulum Memang Sesuai Tuntutan Zaman

Eduwara.com, JAKARTA – Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat tak ayal membuat kurikulum pendidikan perlu penyesuaian.

Maka dari itu, Anggota Komnas Pendidikan Andreas Tambah menilai rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengganti Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Program Sekolah Penggerak (PSP) adalah suatu hal yang wajar.

Menurutnya, era industri 4.0 yang sudah dimulai, membuat dunia pendidikan juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. 

“Kurikulum 2013 ini sudah delapan tahun dipakai ya, dunia sudah berubah sangat cepat, meski butuh penyesuaian baru tapi saya rasa pergantian kurikulum adalah hal yang wajar,” tutur Andreas kepada Eduwara.com, Kamis (2/12/2021) malam.

• Pemkot Surabaya, Inggris, dan ITS Kembangkan Percontohan Jalur Evakuasi Gempa Bumi Inklusif
• Tok! Sekolah Tidak Libur Selama Nataru, Ini Surat Edarannya
• Kompor Listrik PEM Akamigas Raih Juara 3 di Krenova Blora 2021

Istilah ganti menteri maka ganti kurikulum menurut Andreas, memang pasti akan muncul dan bisa dipahami. “Melihat peta kebutuhan manusia saat ini, sangat wajar kalau kurikulum kembali berubah meski dibutuhkan penyesuaian. Saat ini kita berhadapan dengan perubahan zaman,” ujarnya. 

Untuk menyesuaikan dengan perubahan ini, tambahnya, hal pertama yang harus menjadi perhatian Kemendikbudristek adalah melatih para guru agar bisa memahami dan beradaptasi dengan kurikulum baru. Pelatihan-pelatihan menjadi hal wajib yang harus diberikan pada para guru agar mereka mampu mentransformasikan perubahan kurikulum ini dengan baik kepada siswa.

Namun, Andreas berpesan kepada Kemendikbudristek untuk tidak terlalu membebani para guru dengan beban administrasi yang demikian banyak sehingga membuat guru kewalahan.

“Di luar negeri ada asisten guru, jadi mereka bisa teamwork, sedangkan di Indonesia tidak ada. Semuanya dikerjakan oleh guru. Dari mulai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan hal-hal lainnya. Akan lebih ideal jika para guru ini tak terlalu banyak dibebani hal administrasi,” papar Andreas.

• Peringati HUT Ke-76 PGRI, SMPN 3 Delanggu Gelar Pemilihan Guru Favorit
• Angka Covid-19 Menurun, SMA Kristen 1 Solo Simulasi PTM
• Guru SD Lulus Kuliah dengan IPK 4

Leader Visioner 

Tak hanya para guru, lanjutnya, para kepala dinas dan kepala daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga harus mampu menjadi sosok visioner yang mampu mengimplementasikan perubahan kurikulum ini. 

Kemendikbudristek juga diminta memberi perhatian lebih kepada daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Indonesia dalam penerapan kurikulum baru ini. 

“Bagaimana supaya kurikulum ini sampai ke pelosok Indonesia? Ini tantangan Kemendikbudristek untuk bisa melatih para guru di daerah 3T tersebut. Sekolah bergerak juga idealnya ada tak hanya di kota besar saja. Daerah 3T juga harus disesuaikan,” pungkas Andreas. 

Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo melalui akun Instagram pribadinya menyebutkan bahwa mulai tahun depan pemerintah akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel.

Kurikulum yang masih prototipe ini sedang diterapkan secara terbatas di sekitar 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak.

Adapun, dalam rapat kerja dengan DPR, Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan kurikulum baru yang akan ditawarkan pada 2022 merupakan bagian dari pemulihan pembelajaran akibat learning loss di masa pandemi Covid-19 dan sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkannya. (Bhakti)