Pembangunan UIII Diharapkan Lebih Optimal, Wapres Minta Lintas Kementerian Saling Konsolidasi

04 Maret, 2022 11:48 WIB

Penulis:Bunga NurSY

Editor:Bunga NurSY

26012022-UIII Gedung Masjid dan Rektorat .jpg
Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. (Eduwara/Bhakti)

Eduwara.com, JAKARTA— Keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diharapkan dapat menjadi pusat rujukan global Islam moderat tersebut. Untuk itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi lebih lanjut antara pihak terkait agar perkembangan pembangunan UIII dapat lebih terarah dan optimal.

Hal itu diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres, Rabu (02/03/2022).

“Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII,” tegasnya seperti dikutip dari situs resmi Wapres RI, Rabu (02/03/2022). 

Menurutnya, pembangunan UIII harus didukung dari kesiapan aspek akademik, baik persiapan perkuliahan, status dosen, serta penataan ulang proses seleksi mahasiswa.

“Rektor UIII harus memastikan kesiapan akademik dan aspek-aspek lainnya terkait rencana dimulainya perkuliahan yang sesungguhnya, seperti memperjelas status dosen yang telah direkrut, menata kembali proses seleksi mahasiswa dengan mengikuti standar global, termasuk untuk membangun dan menerapkan learning management system,” jelasnya.

Lebih jauh, Ma’ruf meminta UIII dapat mengonsultasikan untuk pemenuhan kebutuhan anggarannya pada tahun anggaran 2023 dan 2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, terutama soal anggaran pembangunan lanjutan dari sarana prasarana kampus UIII, , serta penyelesaian infrastruktur kawasan kampus 2022.

Di sisi lain, Ma’ruf menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan program studi agar disesuaikan dengan pembangunan infrastruktur UIII hingga 2024.

Terakhir, dia juga mengimbau agar fungsi UIII sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dapat dioptimalkan sehingga pembangunannya dapat memanfaatkan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mitra UIII.

Alat Diplomasi

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, tujuan awal dibentuknya UIII merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki lembaga pendidikan tinggi dengan audiens internasional yang nantinya dapat mendiseminasikan praktik-praktik Islam yang ada di Indonesia kepada dunia.

“Jadi ini lebih merupakan tool of diplomacy. Bukan mencetak akademik tapi ini adalah tool of diplomacy, bahwa kemudian produknya bisa saja pemikir yang hebat yang terus menggaungkan dan menyuarakan praktik Islam di Indonesia tapi bisa juga masuk ke pop culture,” jelas Pratikno.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, Kementerian Keuangan akan siap mendukung segala kebutuhan agar UIII dapat segera memulai kegiatan perkuliahan di tahun ini.

“Untuk koordinasi lebih lanjut, kami akan melakukan diskusi di tingkat teknis untuk memenuhi kebutuhan. Kami mencatat untuk keperluan perkuliahan gedung sudah relatif siap, kebutuhan interior dan perlengkapan belajar yang perlu kita lengkapi supaya bisa kita mulai perkuliahan di bulan September 2022 ini,” jelas Suahasil.

Dalam acara yang sama, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan bahwa sejauh ini UIII hanya diperuntukkan bagi mahasiswa S2 dan S3. Adapun jumlah mahasiswa kumulatif pada tahun ajaran 2021/2022 ini, baru 100 mahasiswa magister dan belum ada mahasiswa tingkat doktoral.

“Namun pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah mahasiswa magisternya diharapkan sudah meningkat menjadi 500 orang, dan jumlah mahasiswa doktor kumulatifnya sebanyak 200 orang, sehingga total menjadi 700 mahasiswa,” ungkap Yaqut.

Sementara itu, Rektor UIII Komaruddin Hidayat mengungkapkan bahwa antusiasme mahasiswa asing untuk belajar di UIII sangat tinggi. Saat UIII membuka beasiswa untuk 100 mahasiswa asing, menurutnya lebih dari 1.000 orang dari 59 negara yang mendaftar dalam waktu 40 hari dan kini sedang dalam tahap seleksi.

“Tidak hanya itu, para Duta Besar Negara Sahabat juga bergembira sekali menawarkan kerjasama, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, bahkan ada yang menawarkan diri untuk ikut membangun [sarana] fisik,” tuturnya.