Eduwara.com, JAKARTA – Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang diusung Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat) Kemendikbudristek terbukti dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kiki Yuliati dalam Peluncuran Program PKK dan PKW, Bantuan Pemerintah untuk Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2023, Jumat (20/1/2023) lalu secara daring.

Kiki mengatakan PKK dan PKW terutama pada masa pandemi menjadi penyelamat bagi anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah untuk bisa melanjutkan pendidikannya melalui jalur kursus dan pelatihan.

• Usung Konsep Baru, International Rain Festival 2023 Libatkan Generasi Muda di Belakang Layar
• Tawarkan Beasiswa Pendidikan Kader Ulama, BPMI dan LPDP Sambangi UIN Suka
• Catat, Ini Jadwal ASPD dan PPDB 2023 dari Disdikpora DIY!

Namun, tentunya optimalisasi program ini tak lepas dari peran para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di berbagai daerah yang berkomitmen mendukung PKK dan PKW sehingga dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Oleh karena itu, Dirjen Diksi mengimbau agar pemerintah daerah (Pemda) dapat terus memfasilitasi melalui berbagai kebijakan dan anggaran guna memastikan peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mendapat bekal yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kepada pimpinan LKP, ia juga mengimbau untuk merancang materi pembelajaran yang fleksibel bersama DUDI.

Kiki Yuliati juga mengapresiasi seluruh mitra yang selama ini turut mendukung dan bekerja sama menyukseskan PKK dan PKW sehingga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan. Besarnya kepedulian para pemangku kepentingan ini, menurut Dirjen Kiki, sepatutnya disambut antusias oleh peserta didik.

“Peserta didik harus punya motivasi belajar agar kompetensi yang dihasilkan nanti selepas dari LKP dapat relevan dengan kebutuhan industri,” pesan Kiki seperti dilansir Eduwara.com, Senin (23/1/2023), dari laman Kemendikbudristek.

Wujud Dukungan Pemkot Solo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mendukung program pengentasan angka putus sekolah maupun pengangguran.

"Secara konsisten kami sediakan anggaran dan secara rutin kami selenggarakan Gebyar Pendidikan Nonformal yang diikuti seluruh LKP se-Surakarta,” ucap dia.

Dian menjelaskan bahwa di Surakarta terdapat 57 LKP dan 500 orang instruktur. Pihaknya turut melakukan pembinaan kepada LKP secara periodik agar mereka bisa memberi bekal yang mumpuni bagi peserta didiknya.

"Pemkot terus berkoordinasi dan aktif mengambil peran dalam memfasilitasi dan menjembatani antara LKP dan industri agar mereka dapat tersalurkan ke dunia kerja,” tambah dia.

Menurut Dian, kursus dan pelatihan menjadi upaya penting dalam menekan angka pengangguran terutama selama dan pascapandemi untuk mewadahi anak-anak yang putus sekolah agar tetap bisa mengenyam pendidikan dan memperbaiki kualitas hidup. Dian menuturkan bahwa di wilayahnya ada 114 anak yang putus sekolah.

• Simak! Ini Ketentuan dan Jadwal Seleksi Masuk Kampus Islam Negeri 2023
• 1.403 Mahasiswa UNS Solo Ikuti KKN Tematik Membangun Desa
• Dituding Bakal Legalkan Pungutan Sekolah, Raperda DIY tentang Pendanaan Pendidikan Tuai Kritikan

“Kami dorong agar mereka meneruskan pendidikan sebab mereka punya potensi asal dibantu dan diarahkan untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya ke arah wirausaha,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Dian merasa sangat terbantu dan berterima kasih karena program PKK dan PKW turut membantu LKP dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat sasaran kepada masyarakat.

"Semoga anak-anak yang putus sekolah bisa memiliki harapan yang sama dalam melanjutkan pendidikan melalui program ini dan berkesempatan memiliki masa depan yang cerah,” harap dia. (K. Setia Widodo/*)