Eduwara.com, JOGJA – Para rektor perguruan tinggi baik negeri atau swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas dengan menghindari politisasi agama, etnis dan ras.

Berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (17/9/2022) sore, 32 rektor dari berbagai perguruan tinggi membacakan 10 poin seruan moral yang berjudul 'Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat'.

Mewakili tuan rumah, Rektor UGM Ova Emilia mengatakan para rektor mengajak seluruh komponen bangsa menghindari jebakan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa.

• Terbanyak Sepanjang Sejarah UMS, Wisuda Periode I Tahun 2022/2023 Diikuti 2.778 Wisudawan
• Tingkatkan Kesehatan Anak, RA Palma Kenalkan Renang sejak Dini
• Mahambara Gamelan Nusantara, Tandai Penetapan Gamelan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO

"Kami mendesak elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara Pemilu memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi," kata Ova.

Para rektor sepakat, bahwa perjalanan demokrasi dalam sebuah negara harus memiliki martabat dan integritas untuk melahirkan lebih banyak pemimpin yang berkapabilitas.

"Demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa," ucap Ova.

Pengawalan demokrasi di mata para pimpinan perguruan tinggi ini merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembangunan konsensus demokrasi yang mulia.

"Jika pemilu berlangsung dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa," terang Ova.

Keterbelahan

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Al Makin, berharap kampus bisa mengembalikan fungsi demokrasi sebagai proses check and balance dan menjunjung tinggi moralitas kejujuran.

"Sudah banyak sekali kritik dari para ilmuwan, komentator, kritik dari para ahli yang bijaksana tentang proses demokrasi yang perlu lagi dipikirkan lebih mendalam untuk kembali pada moral, integritas, dan kejujuran," tutur Al Makin.

• Tindaklanjuti Permendikbud 30/2021, UNS Solo Bentuk Kepengurusan Satgas PPKS
• Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa, UMS Adakan Program ETP dan EIC
• PEM Akamigas Terima Paket Hibah Pengadaan Peralatan Laboratorium Solar PV dari Pemerintah Swiss

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito, mengungkapkan komitmen dari para rektor ini berangkat dari kerisauan akibat keterbelahan yang terjadi akibat ketegangan politik pemilu sebelumnya.

"Kami tidak ingin keterbelahan seperti di pemilu sebelumnya kembali terjadi di masa yang akan datang hanya karena ketegangan politik yang tak kunjung usai. Perguruan tinggi punya tanggung jawab secara moral untuk mendorong kualitas pemilu ke arah yang lebih baik," tegasnya.

Selain Rektor UGM dan UIN Sunan Kalijaga, rektor perguruan tinggi lain yang hadir yaitu Rektor UPN Veteran Yogyakarta M Irhas Effendi. Kemudian dari perguruan tinggi swasta hadir Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid, Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Albertus Bagus Laksana, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Yoyong Arfiadi, dan lain-lain.