Eduwara.com, JAKARTA -- Sektor ekonomi memang mengalami pukulan di masa pandemi Covid-19. Namun demikian, kebijakan terkait keuangan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Internasional yang digelar oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) mengatakan, konferensi internasional tentang keuangan berkelanjutan ini diadakan di waktu yang tepat usai para pemimpin dunia baru saja kembali dari UN Climate Change Conference of the Parties atau COP26 yang baru saja diadakan di Glasgow. 

“Seperti yang kita semua tahu, peristiwa cuaca ekstrem terkait dengan perubahan iklim termasuk gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan, saat ini makin intensif. Setiap peningkatan suhu global akan menyebabkan peningkatan korban jiwa, mata pencaharian dan kerusakan ekosistem. Satu dekade terakhir adalah yang terpanas dalam catatan sejarah dan pemerintahan dunia setuju bahwa tindakan bersama sangat diperlukan,” papar Sri Mulyani, Kamis (25/11/2021).

• 14 Kali Berturut-turut, UMM Raih Anugerah Kampus Unggulan 2021
• 10 Film Pendek Terpilih Kompro 2021 Siap Tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival
• 524 Mahasiswa Beradu di Final OASE PTKI 2021

Diungkap Sri Mulyani, Indonesia memiliki peran penting terkait dengan kebijakan iklim. Saat ini, Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal, serta target bersyarat

“Menghentikan penggunaan batubara secara bertahap pada tahun 2040 atau lebih awal. Sementara sumber energi campuran, kami masih bergantung pada batu bara. Kami berkomitmen untuk tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk mencapai carbon net sink pada tahun 2030. Hal ini sangat penting karena sektor ini menyumbang 60 persen dari emisi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 Presidency. Penyerahan estafet G20 Presidency Indonesia 2022 dilakukan melalui konferensi pers bersama di Rome Summit pada 30-31 Oktober 2021 lalu, dari Presidens 2021 Italia. 

“Ke depan, Indonesia harus memainkan peran penting sebagai Presidensi G20. Indonesia telah menetapkan tema G20 Presidency: Recover Together, Recover Stronger, mencerminkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam kemitraan global untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan sekaligus meningkatkan kepercayaan global,”pungkas Menkeu.

Akuntan Sumbang Pemikiran

Chief Executive ICAEW Michael Izza mengatakan, profesi akuntan dapat memberikan solusi atas masalah perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

“Kita hadapi bersama secara kolaboratif. Dengan keterlibatan publik, NGO dan pemerintah,” kata Izza.

• UMM Luncurkan Tiga Buku Sang Guru Bangsa Prof Malik Fadjar
• Ari Fahrial Syam Kembali Pimpin FKUI 2021-2025
• SMP Muh 7 Solo Gelar Pildacil, Siswa SD Muh Palur Sabet Juara

Sementara itu, Rektor Universitas Katholik Parahyangan Mangadar Situmorang mengatakan, saat ini, para pemimpin dunia terutama yang berada di bawah negara-negara terus mengambil inisiatif dan berusaha untuk menemukan solusi yang efektif di tingkat nasional, bilateral, trilateral atau multilateral. 

“Hal ini sangat patut dihargai dan hasil positifnya sangat diharapkan. Dalam konteks inilah konferensi internasional yang digagas dan diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) harus dipandang secara setara, relevan, dan signifikan dengan yang dilakukan oleh para pemimpin politik dunia,” papar Mangadar. Bhakti