KKP dan 3 Kampus Ajak Generasi Muda Wujudkan Poros Maritim Dunia

28 Desember, 2021 00:12 WIB

Penulis:Redaksi

Editor:Riyanta

2712webinar kelautan.jpg
Sesi Pertama Webinar Series Hukum Laut Rebond III oleh Kemenkomarvis, KPP, UI, UGM, dan UNS, Senin (27/12/2021) (Eduwara.com/Dok. Istimewa Zoom Webinar)

Eduwara.com, JAKARTA—Indonesia butuh banyak orang muda yang aktif untuk kemaritiman. Diharapkan lebih banyak generasi muda yang memahami peran penting pemanfaatan dan pengelolaan kelautan.

Dengan demikian Indonesia secara efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menempatkan Indonesia di posisi yang seharusnya yaitu poros maritim dunia. 

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Drs. Basilio Dias Araujo, MA, dalam podcast talkshow Webinar Series Hukum Laut Rebound III, Senin (27/12/2021). 

Webinar tersebut bertemakan Kolaborasi Generasi Muda Memaknai Deklarasi Djuanda dan Rezim Negara Kepulauan. Webinar digelar Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kampus Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Universitas Sebelas Maret (UNS).

Sambutan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Drs. Basilio Dias Araujo, M.A dalam Webinar Series Hukum Laut Rebond III oleh Kemenkomarvis, KPP, UI, UGM, dan UNS, Senin (27/12/2021). (Eduwara.com/Dok. Istimewa Youtube KKP)

 

"Indonesia butuh lebih banyak orang muda yang aktif terlibat untuk membangun ekonomi dan diplomasi maritim, juga menegaskan kedaulatan kemaritiman secara berkelanjutan yang lestari. Kita membutuhkan ribuan Mochtar Kusumaatmadja muda baru untuk membangun Indonesia dari laut," tambah dia.

Pertumbuhan Ekonomi

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen meningkatkan kontribusi sektor kelautan untuk pertumbuhan ekonomi. Peningkatan itu hingga dua kali lipat atau lebih dalam 20 tahun tanpa melupakan prinsip pengembangan ekonomi kelautan yang bahari.

"Komitmen ini ditunjukkan secara aktif memimpin pengembangan blue financing strategic framework atau indeks pembangunan ekonomi biru. Secara khusus hal ini juga memberikan kerangka kolaborasi pembiayaan dan aktivitas antar pemangku kepentingan di level nasional dan global dalam mengembangkan kesejahteraan dari laut," kata dia.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M menjelaskan setiap tanggal 13 Desember, Indonesia memperingati Hari Nusantara. Peringatan itu berdasarkan Deklarasi Djuanda 64 tahun yang lalu. Tetbentuknya Deklarasi Djuanda butuh waktu panjang dan mengalami pertentangan.

"Pertentangan harus dihadapi dari negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Australia. Perjuangan diplomasi diteruskan Dr. Mochtar Kusumaatmaja hingga diakui dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982," jelas dia.

Dia menambahkan melalui Deklaras Djuanda yang diperingati sebagai Hari Nusantara. Indonesia memproklamirkan kedaulatan penuh terhadap perairan dalam konfigurasi pulau sebagai perairan kepulauan.

Sambutan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Drs. Basilio Dias Araujo, M.A dalam Webinar Series Hukum Laut Rebond III oleh Kemenkomarvis, KPP, UI, UGM, dan UNS, Senin (27/12/2021). (Eduwara.com/Dok. Istimewa Youtube KKP)

 

Dalam webinar ini terdapat dua sesi. Sesi pertama yaitu materi Refleksi Hari Nusantara dan Peran Mochtar Kusumaatmadja oleh Ir. Sarwono Kusumaatmadja, Prof. Hasjim Djalal, M.A., Ph.D., dan Dubes Arif Havas Oegroseno.

Sesi kedua yaitu podcast talkshow oleh Sora Lukito, I Made Andi Arsana, Arie Afriansyah, dan Randhi Satria. Podcast talkshow membahas Moving Forward Memaknai Hari Nusantara.

Dosen Hubungan Internasional UNS, Randhi Satria, menilai mahasiswa sangat kritis terhadap isu kelautan. Ketika diskusi di perkuliahan, mahasiswa langsung menanggapi dengan perspektif masing-masing.

"Tahun 2018 saya mengadakan studi ekskursi salah satunya ke Kemenkomarves. Ketika saya evaluasi, mahasiswa menempatkan materi dari Kemenkomarves sebagai materi terbaik. Kemudian saya menginisiasi kerja sama Kemenkomarves dengan UNS dalam MBKM (merdeka belajar, kampus merdeka)," jelas Randhi. (K. Setia Widodo)