Eduwara.com, BALIKPAPAN—Kementerian Agama akan memfokuskan pembangunan sarana prasarana pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  2023 akan difokuskan untuk penguatan pendidikan vokasi. 

Hal itu diungkapkan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag Amin Suyitno dalam Rapat Koordinasi Bidang Kemahasiswaan di Balikpapan-Kalimantan Timur, Selasa (01/02/2022).

• Luluskan 153 Wisudawan, FIA UI Berharap Alumni Dapat Ciptakan Lapangan Kerja
• 43 Laboratorium Fakultas Teknik UI Kantongi Sertifikat Keselamatan Kerja
• Ditjen Pendidikan Vokasi Hibahkan Pesawat KR-02 ke SMK Muhammadiyah 2 Salam Magelang

Dia mengatakan dalam pemanfaatan dana SBSN itu untuk pendidikan vokasi tahun depan, ada tiga hal yang menjadi prioritas, yaitu pembangunan laboratorium, gedung perpustakaan, dan bengkel kerja atau workshop.

“Jadi kalau kampus PTKIN mengusulkan untuk ruang kuliah, maka tidak termasuk prioritas utama terkecuali memang benar-benar darurat,” katanya seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Rabu (02/02/2021).

Fokus prioritas ini, lanjut Suyitno, sudah sejalan dengan program Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian (DJPPR) Kementerian Keuangan RI. 

• Program Akses Literasi 10 Juta Anak Diluncurkan lewat Aplikasi Sekolah Enuma Berbahasa Indonesia
• UIII Digadang Jadi Pusat Riset Strategis dan Peradaban, Promosikan Islam Damai untuk Dunia
• Jadi Sekolah Penggerak, SD Ta'mirul Islam Solo Adakan Gelar Karya Siswa

“Salah satu tujuan dari ketiga fokus tersebut, di antaranya adalah menyiapkan program studi vokasi yang diinisiasi oleh Kemenag RI,” terang Guru Besar UIN Raden Fatah-Palembang ini.

Kepala Sub Direktorat Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Kemenag Sidik Sidiyanto menambahkan, bahwa saat ini pihaknya telah menyeleleksi 21 PTKIN dari puluhan proposal yang masuk untuk pengajuan SBSN 2023.

“Kedua puluh satu proposal PTKIN tersebut nantinya akan tetap kita seleksi sesuai dengan agenda Kemenag, Kemenkeu, dan Bappenas,” tutupnya.